Hendropriyono cs bikin tandingan Grup 21

JAKARTA. Niat benar Hendropriyono, Raam Punjabi, dan Ilham Bintang. Berangkat dari kegelisahan akan monopolistik import film dan bioskop, ketiganya membangun perusahaan tandingan Grup 21. Ketiganya resmi membentuk perusahaan baru yang diproyeksikan bernama PT Sinar Surya Sinema.

Hendropriyono yang notabene Komisaris Utama Blitz Megaplex menjabat sebagai Komisaris Utama Sinar Surya Sinema. Sementara Raam dan Ilham berturut-turut sebagai direktur utama dan direktur. Ketiganya menyiapkan modal mencapai Rp 3 miliar.

Menurut Ilham cs, beberapa faktor mendorong lahirnya Sinar Surya Sinema. Pertama, monopolistik perfilman, khususnya dari Motion Picture Amerika Association (MPAA) oleh Grup 21 tidaklah sehat. "Di sisi lain, pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemenbudpar pernah menjanjikan jaminan bagi siapa pun untuk mendirikan perusahaan begini, kami mau buktikan itu benar atau tidak," tukas Ilham kepada KONTAN, Rabu (3/8) malam.

Ilham berpandangan, grup 21 itu sekian lama diberi keleluasaan namun kini justru menyerang pemerintah. "Beberapa pernyataan 21 membuat Budpar dan Kemenkeu jadi seperti tidak sepaham," ungkapnya.

Sinar Surya Sinema akan berkantor di Jakarta Pusat. Selanjutnya di akhir tahun eksodus ke Kuningan, Jakarta Selatan. Perusahaan ini bakal mengimpor film independen dan MPAA. Lantas, apa yang membedakan dengan Grup 21? Menurut Ilham, pihaknya menawarkan solusi bagi MPAA dan pemerintah.

"Pak Agus (Menkeu) pernah minta MPAA masuk Indonesia dengan serius, namun dia mengaku ke MPAA bahwa importir di Indonesia rada bermasalah. Padahal kita sadar betul Amerika sangat menghormati pajak. Kami hadir di situ," klaim Ilham.

Menurut Ilham, Hendropriyono bertemu presdir MPAA sebulan lalu di Amerika Serikat untuk membicarakan rencana ini. Menurut Hendro, kata Ilham, MPAA merespons positif. "Makanya kami gerak cepat," ujar Ilham.

Sinar Surya Sinema saat ini dalam pengurusan perizinan ke Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kementerian Keuangan. Perusahaan menargetkan 2 pekan - 1 bulan seluruh administrasi rampung. "Habis Lebaran mudah-mudahan bisa operasional. Kita ada konsekuensi soalnya, mempersiapkan penambahan jaringan bioskop Blitz," pungkasnya.

Ads Band Indie Kuliner Sukabumi Busana Muslim

Read More

BNI Syariah Segera Lirik Mikro

Selasa, 02 Agustus 2011 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah bakal semakin ekspansif memperluas bisnis. Akhir 2011 nanti, anak usaha BNI ini akan terjun ke sektor pembiayaan mikro, yang selama ini belum digarap oleh bank tersebut.

Menurut Direktur Bisnis BNI Syariah, Bambang Widjanarko, potensi pasar mikro yang besar dan resiko yang lebih terkendali menjadi alasan mengapa BNI Syariah tertarik. "Kita juga ingin spread risk, sehingga tidak hanya di bisnis besar saja tapi juga semua lini," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (2/8).

Lagipula, ia menilai, sudah prinsip bank syariah untuk masuk ke sektor masyarakat bawah. Ini sesuai dengan visi keuangan Islam yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. "Sistem kini sedang kami persiapkan," ungkapnya.

Bukan hanya sumber daya manusia (SDM), BNI Syariah juga tengah menggodok teknologi dan outlet khusus untuk mikro. Bambang mengaku kemungkinan besar unit mikro akan memiliki layanan tersendiri. Layanan ini tidak akan bergabung dengan kantor cabang BNI Syariah.

Ia menegaskan margin yang akan diberikan dijamin bakal cukup kompetitif. Pasalnya pembiayaan ini merupakan pembiayaan modal usaha yang ditujukan untuk masyarakat kecil. "Overhead bisa di cover juga dari segi perbankan," ujarnya.

Sehingga diharapkan bisnis ini tak hanya menguntungkan pasar mikro tapi juga perbankan. Akad murabahah bakal menjadi tata cara perjanjian pembiayaan. Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah.

BNI Syariah menilai aplikasi akad yang sederhana bisa mempermudah nasabah memperoleh pembiaayan mikro. Tetapi, tak menutup kemungkinan dalam perkembangannya, modifikasi dan penambahan akad akan dilakukan untuk inovasi produk. "Market kita mungkin akan lebih ke para pedagang," jelas Bambang.

Selain itu, BNI Syariah juga membidik industri rumah tangga dan produktif lainnya. Walau demikian, Bambang masih enggan menetukan target. Ia berujar masih terlalu dini untuk dibicarakan. Selama ini BNI Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan lain, seperti pembiayaan perumahan, dana talangan haji, dan gadai emas (rahn).

Di semester pertama 2011, BNI Syariah mencatat total aset meningkat sebesar 24,7 persen atau menjadi Rp 6,621 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year atau yoy) Rp 5,306 triliun. Pembiayaan meningkat signifikan sebesar 43,34 persen atau menjadi Rp 4,49 triliun, dari periode sebelumnya Rp 3,13 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) yang didominasi dana murah, tabungan dan giro, tumbuh sebesar 25 persen atau menjadi Rp 5,31 triliun, dari periode sebelumnya Rp 4,25 triliun. BNI Syariah mencetak laba bersih senilai Rp 52 Miliar atau meningkat sebesar 198 persen dibandingkan laba Juni 2010, yang masih rugi Rp 53 miliar.

Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: Sefti Oktarianisa

Read More

Fadel Muhammad Ditagih Tertibkan Garam Impor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan ditagih janjinya untuk bisa menertibkan garam impor. Apalagi, janji Fadel sudah disampaikan bulan lalu, saat melakukan rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

Anggota Komisi IV DPR, Ma'mur Hasanuddin di DPR, Rabu (03/08/2011) mengungkap, Fadel Muhammad selaku pemangku kebijakan tertinggi dalam mengatur pengelolaan garam. Padahal, yang ada saat ini kondisinya sedang panen raya.

"Yang ada masyarakat sudah mulai resah dengan jatuhnya harga garam, dan banyak kalangan yang mengindikasi ada garam masuk dari India dan Australia, di saat saat ini sedang panen raya," kata Ma'mur.

Dikatakan, membanjirnya garam impor, adalah murni atas kebijakan menteri perdagangan. Dan tentu saja, harga garam yang dilakukan pemerintah, tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani.

Penetapan harga yang semula Rp 382 per kilogram, menjadi Rp 750 per kilogram belum memuaskan keinginan petani. Petani, katanya, ingin ditetapkan harga Rp 1000 per kilogram.

"Penertiban peniagaan garam ini adalah janji Menteri Fadel Muhammad yang sudah ia katakan sendiri daat rapat kerja dengan Komisi IV. Untuk itu, saatnya bagi Fadel untuk buktikan ucapannya," Ma'mur menegaskan.

Read More

Perang Tarif Semu, Operator Seluler Cenderung Menipu

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Lemahnya law enforcement pemerintah terhadap modern
licensing atau kebijakan memperluas jaringan telekomunikasi ke seluruh tanah air, mengakibatkan banyak operator telekomunikasi cenderung fokus terhadap komersialisasi industri telekomunikasi.

IDTUG (Indonesia Telecommunications Users Group) menilai Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tidak pernah menerapkan sanksi kepada operator telekomunikasi yang belum memenuhi komitmen lisensi modern. Baik dalam hal kapasitas, coverage atau cakupan, ataupun kualitas layanan.

Sekretaris Jenderal IDTUG, Muhamad Jumadi, mengatakan saat ini kebanyakan operator telekomunikasi hanya membangun jaringan di daerah-daerah yang profitable. Sehingga konsumen yang seharusnya bisa mendapat layanan telekomunikasi dari berbagai operator, tidak punya banyak pilihan. Seharusnya operator telekomunikasi bersaing dalam memberi layanan kepada seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kondisi sekarang membuat operator bersaing dalam perang tarif semu, seolah-olah murah padahal menipu dengan jebakan-jebakan dalam syarat dan kondisi berlaku yang sulit dimengerti kebanyakan pengguna ponsel,” kata Jumadi melalui rilis berita yang diterima Tribun Jabar (Tribunnews.com Network), Minggu (31/7/2011) sore.

Read More